Mendiknas dan BSNP Belum Umumkan Solusi Unas Ulang
Juni 7, 2009 — candrapetra
JAKARTA – Para kepala dinas pendidikan (Kadispendik) di daerah dihadapkan pada posisi sulit. Sejak kasus kecurangan ujian nasional (unas) di berbagai daerah mengemuka, mereka ditekan banyak pihak. Di satu sisi, mereka harus berhadapan dengan tuntutan kepastian unas dari sekolah, siswa, maupun orang tua siswa.
Para Kadispendik sementara tidak bisa berbuat apa-apa karena Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo serta Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) belum mengumumkan solusi terkait dengan unas ulang -bagi sekolah dan siswa bermasalah- serta penundaannya.
Kadispendik Surabaya Sahudi menyatakan, pengumuman unas seluruh SMA/MA di Indonesia rencananya dijadwalkan Sabtu, 13 Juni 2009. Namun, dengan tertundanya unas ulang bagi sekitar lima ribu siswa yang ”bermasalah”, dikhawatirkan pengumuman unas molor. ”Kalau molornya dua tiga hari sih nggak papa. Tapi, kalau sampai akhir Juni, itu yang mengkhawatirkan,” ujarnya.
Bukan tanpa alasan Surabaya mengkhawatirkan hal itu. Sebab, kata Sahudi, saat ini banyak siswa yang menunggu kepastian pengumuman unas. Sebab, hasil unas tersebut akan dipakai mendaftar ke perguruan tinggi yang dipilih. Sementara itu, saat ini banyak siswa yang sudah meninggalkan daerah asalnya untuk mendaftar di berbagai perguruan tinggi. ”Siswa SMA bingung karena mereka cepat-cepat ingin daftar ke perguruan tinggi,” ujarnya.
Hingga kemarin, BSNP memang belum memberikan kepastian unas ulang. Surat BSNP bernomor 1782/BSNP/6/2009 yang dikirim ke delapan provinsi beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pelaksanaan unas ulang masih menunggu keputusan Mendiknas.
Namun, Mendiknas juga belum memutuskan jadwal ujian. Bahkan, sikap Mendiknas terlihat acuh tak acuh setiap ditanya komentar seputar ujian ulang (istilah baru unas ulang versi BSNP). Itulah yang memicu keresahan peserta unas.
Terancamnya pengumuman unas juga berimbas terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB). Sebab, hal itu praktis berpengaruh terhadap pengumuman unas siswa SMP. ”Sebab, ujian siswa SMP juga ada yang diulang,” ungkapnya.
Di satu sisi, kata Sahudi, sistem PSB online di Surabaya sudah siap. Pelaksanaannya tinggal menunggu pengumuman unas. ”Semua nanti bisa kacau dan rawan. Apalagi, PSB untuk sekolah RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional, Red) mulai lebih awal,” jelas pejabat asal Banyuwangi tersebut.
Karena itu, menurut dia, lebih baik tidak ada ujian ulang. Dia menyatakan, jika memang terjadi kecurangan, lebih baik siswa ikut ujian kejar paket. Apalagi, dalam prosedur operasional standar (POS) tidak ada aturannya. ”Solusinya ya kejar paket. Apalagi, DPR sudah menyetujui,” tegasnya.
Jika kebijakan tersebut ditempuh, BSNP bisa menghindarkan terjadinya konflik di dunia pendidikan. ”Tahun lalu, di Surabaya juga ada sekolah yang tidak lulus seratus persen. Tapi, kami ikut kejar paket. Sebagai praktisi pendidikan, saya pikir lebih baik siswa ikut kejar paket. Tapi, sebagai kepala dinas pendidikan, kita harus ikut keputusan Mendiknas,” paparnya.
Kadispendik Kota Cimahi Djoko Santoso membenarkan adanya penundaan unas ulang yang rencananya dilangsungkan 8 Juni mendatang. Kepastian tersebut diketahui setelah kemarin Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Cimahi menerima pemberitahuan dari BSNP. Berdasar surat yang disampaikan melalui faksimile itu, BNSP memutuskan menunda unas ulang tanpa menentukan batas waktunya. ”Suratnya saya terima hari ini (kemarin, red),” katanya.
Dengan adanya pemberitahuan itu, praktis pengumuman unas bakal molor. Dia menuturkan, sebagai pelaksana di lapangan, Dispendik Kota Cimahi mengikuti keputusan yang telah diambil pemerintah. Meski, tertundanya unas ulang itu bakal merugikan siswa yang sedang menanti-nanti pengumuman unas.
Bukan hanya kepala dinas, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) juga lebih sepakat siswa yang tak lulus seratus persen ikut ujian kejar paket. Rektor ITS yang juga Koordinator Pengawas dan Tim Pemantau Independen (TPI) Wilayah Jatim Priyo Suprobo menyatakan tidak ada yang salah dengan ujian itu.
”Sama saja dengan unas. Kita harus mengubah mindset masyarakat tentang ujian kejar paket. Jangan membedakan siswa yang lulus unas dan ujian kejar paket,” tegasnya.
Di ITS, kata dia, penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan siswa yang berijazah unas maupun ujian kejar paket. ”Kami menerima semua, asalkan mereka lolos seleksi ujian yang kami adakan. Sebab, bagi kami, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya menegaskan sebaiknya BSNP tidak mengambil keputusan unas ulang. ”Nggak lulus unas nggak papa kok. Yang penting siswa melewati pembelajaran dengan baik,” jelasnya.
Probo menambahkan, pelanggaran unas dengan pola jawaban yang sama memang terjadi di Jatim. Hanya, pihaknya tidak bisa menyebutkan di daerah dan sekolah mana seperti yang ditulis Jawa Pos (di Nganjuk, Red) edisi Sabtu 6 Juni. ”Kami tidak bisa menyebut sekolah mana itu,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawas dan TPI Unas Jawa Barat Yayat Achdiat menyayangkan mundurnya pelaksanaan unas ulang. ”Sebab, kami sudah siap mengawal ujian tersebut. Para orang tua dan siswa juga siap. Tapi, dengan mundurnya ujian itu, mereka jadi resah,” katanya. Apalagi, ujar dia, belum ada kepastian jadwal ujian ulang.
Di satu sisi, siswa harus segera mendaftar ke perguruan tinggi. Sebab, pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) dibuka pada 15-26 Juni, penukaran formulir 15-27 Juni, dan ujian SNM PTN dimulai 1 Juli.
”Kalau pengumuman molor, kasihan siswa. Padahal, rencananya pengumuman unas dan unas ulang dilakukan BSNP bersamaan. Kalau jadwal unas ulangnya saja belum pasti, bagaimana dengan pengumumannya?” ujarnya.
Karena itu, para perguruan tinggi berharap segera ada solusi untuk persoalan tersebut. ”Jika tidak, kasihan anak didik kita,” tegasnya.
Dikonfirmasi berkali-kali, Ketua BSNP Prof Eddy Mungin Wibowo tidak mengangkat telepone selulernya maupun membalas pesan singkat (SMS).
Tak urung, belum adanya kepastian pengumuman itu semakin meresahkan siswa, termasuk para kepala daerah. Salah satunya, Bupati Madiun Muhtarom yang merespons belum jelasnya unas ulang bagi SMAN 1 Wungu. ”Segera berikan kejelasan nasib anak-anak saya (para siswa SMAN 1 Wungu, Red),” ujarnya kepada Radar Madiun (Jawa Pos Group) setelah membuka seminar pendidikan di Gedung Pusdiklat Kota Madiun kemarin (6/6)
Ditulis dalam
